Ke Myanmar, Menlu RI Tawarkan Formula Indonesia atasi Krisis Rohingya
Jakarta: Jalur diplomasi terus dilakukan RI untuk ikut serta mengatasi krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi datang ke Yangoon menemui sejumlah petinggi negeri itu untuk menawarkan formula Indonesia untuk mengatasi krisi tersebut. Ia menyerahkan prakarsa Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.
Selain bertemu dengan peraih Hadiah Nobel Perdamaian yang kini sedang dihujat karena krisis Rohingya, Retno juga bertemu dengan tiga menteri Myanmar. Mereka adalah Menteri pada Kantor Presiden, National Security Advisor, dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri. Dengan ketiga menteri itu, Menlu yang alumnus UGM ini membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan pemerintah Myanmar.
"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan" kata Retno dalam rilis yang diterima Ngopibareng.id.
Empat elemen dari Formula 4+1 itu adalah, mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Retno. Sedangkan, satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan badan penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Retno, dalam pertemuan juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017.
Aliansi terdiri dari sebelas organisasi kemanusiaan yang memprioritaskan bantuannya kepada empat hal, yaitu pendidikan; kesehatan; livelihood (ekonomi); dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar 2 juta dolar AS.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," kata Retno.
Selain dengan Suu Kyi, Retno juga menemui tiga menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan ketiga menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," kata dia.
Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC. (azh)