Kampung Nelayan Merah Putih Jangan Mengulang Kesalahan Lama
Oleh: Oki Lukito
Gagasan membangun Kampung Nelayan Merah Putih patut diapresiasi sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini dapat menjadi momentum memperkuat ekonomi kelautan sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, sebagaimana berbagai program pembangunan sebelumnya, keberhasilannya tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan oleh sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil nelayan.
Sektor perikanan tangkap memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai jutaan ton setiap tahun dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan rumah tangga nelayan. Namun ironisnya, sebagian besar nelayan skala kecil masih menghadapi persoalan klasik berupa rendahnya nilai tambah hasil tangkapan, keterbatasan akses rantai dingin (cold chain), tingginya biaya logistik, hingga lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran.
Karena itu, pembangunan kawasan nelayan tidak boleh dipahami sebatas membangun gedung, cold storage, pabrik es, atau fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur hanyalah alat. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi perikanan yang efisien, berdaya saing, dan mampu meningkatkan pendapatan nelayan secara berkelanjutan.
Salah satu persoalan mendasar yang harus dijawab adalah ketersediaan energi. Cold storage dan pabrik es membutuhkan pasokan listrik yang stabil dengan kapasitas yang relatif besar. Sebagai ilustrasi, cold storage berkapasitas sekitar 100 ton memerlukan daya listrik ratusan kilowatt, sedangkan pabrik es dengan kapasitas puluhan ton per hari juga membutuhkan pasokan listrik yang kontinu selama 24 jam. Faktanya, masih banyak kawasan pesisir, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, yang menghadapi keterbatasan kualitas maupun kapasitas pasokan listrik. Jangan sampai pemerintah membangun fasilitas modern yang akhirnya tidak berfungsi optimal karena daya listrik tidak mencukupi atau biaya operasionalnya terlalu tinggi.
Perencanaan pembangunan semestinya dimulai dari analisis kebutuhan, kesiapan infrastruktur dasar, dan keberlanjutan operasional. Jangan sampai investasi negara menghasilkan aset yang akhirnya terbengkalai karena aspek pendukungnya tidak dipersiapkan secara matang. Pengalaman berbagai program pembangunan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak fasilitas penyimpanan dingin maupun sentra produksi tidak beroperasi optimal akibat minimnya pasokan bahan baku, tingginya biaya listrik, lemahnya manajemen, atau tidak adanya skema bisnis yang berkelanjutan.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan pelabuhan perikanan yang selama ini telah berfungsi sebagai pusat pendaratan ikan, pelelangan, logistik, penyediaan es, maupun distribusi hasil perikanan. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 800 pelabuhan perikanan yang terdiri atas pelabuhan yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan berbagai kategori. Selama puluhan tahun negara telah menginvestasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun jaringan pelabuhan tersebut sebagai tulang punggung sistem logistik perikanan nasional.
Karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau bahkan menciptakan fungsi yang tumpang tindih. Yang dibutuhkan adalah integrasi. Kampung nelayan harus menjadi sentra produksi, pemberdayaan masyarakat, dan pengolahan hasil perikanan, sementara pelabuhan perikanan tetap menjadi simpul logistik, pemasaran, distribusi, serta pengendalian mutu. Dengan demikian, seluruh infrastruktur yang telah dibangun negara dapat saling memperkuat, bukan saling bersaing.
Yang tidak kalah penting adalah menempatkan nelayan sebagai subjek pembangunan. Selama ini banyak program pemerintah masih menggunakan pendekatan top-down, sehingga nelayan lebih sering menjadi penerima bantuan daripada pengambil keputusan. Pendekatan seperti ini perlu diubah.
Nelayan harus dilibatkan sejak proses perencanaan, penentuan kebutuhan, pengelolaan fasilitas, hingga evaluasi program. Ketika nelayan memiliki rasa memiliki terhadap program, peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar. Pemberdayaan kelembagaan nelayan, koperasi, Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, serta akses pembiayaan menjadi faktor penting agar fasilitas yang dibangun dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga harus diarahkan untuk memperkuat rantai nilai (value chain) perikanan. Kehadiran fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil perikanan, pemasaran digital, hingga kemudahan akses pembiayaan akan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan segar dengan harga yang sangat fluktuatif. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang tercipta tidak berhenti pada aktivitas penangkapan, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya industri pengolahan, jasa logistik, dan lapangan kerja baru di kawasan pesisir.
Ukuran keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih bukanlah berapa banyak bangunan yang berdiri, melainkan berapa besar peningkatan pendapatan nelayan, berkurangnya kehilangan hasil tangkapan (post-harvest losses), meningkatnya nilai tambah produk perikanan, terbukanya lapangan kerja baru, serta semakin kuatnya posisi tawar masyarakat pesisir dalam rantai ekonomi perikanan.
Pembangunan maritim membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Infrastruktur, energi, logistik, kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan tata kelola harus berjalan dalam satu ekosistem. Jika Kampung Nelayan Merah Putih dibangun dengan pendekatan tersebut, program ini dapat menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi pesisir Indonesia. Namun, jika hanya berorientasi pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan ekosistem pendukungnya, kita berisiko mengulang pengalaman yang sama: membangun banyak, tetapi menghasilkan manfaat yang belum optimal bagi nelayan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar kampung nelayan yang lebih modern, melainkan ekosistem ekonomi pesisir yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama ekonomi maritim Indonesia.
*Oki Lukito, Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan