Jejak Heroik Santri dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Tonggak tegak berdirinya sebuah negara yang lama dijajah bangsa asing hingga ratusan tahun ‎lamanya sehingga suatu saat mengalami kemerdekaannya tidak sebatas atas perlawanan tetapi ada ‎faktor kekuatan sebagai supportingnya.

Kontek sejarah bangsa Indonesia yang memperoleh ‎kemerdekaannya tidak hanya didapat dari para pejuangnya di kancah medan peperangan, tetapi ‎tidak kalah pentingnya sebuah kekuatan spiritual, moral, tirakat, dan riyadoh para ulama, para kiyai ‎dan santrinya.

Salah satu tonggak penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ‎baru berumur 3 (tiga) bulan adalah keluarnya fatwa penting yang menjadi pemicu semangat juang ‎rakyat, terutama yang berasal dari golongan santri dalam menghadapi ancaman kembalinya ‎pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu yang misi awalnya hanya melucuti senjata ‎tentara Jepang, tetapi fakta di lapangan pasukan Belanda ingin kembali melakukan penjajahan. ‎Fatwa ini yang lebih dikenal dengan Resolusi Jihad oleh KH. Hasyim Asy‘ari pada tanggal 22 Oktober ‎‎1945.‎

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaannya ‎pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang yang telah bertekuk lutut karena pusat kekuatannya yaitu ‎Kota Hirosima dan Nagasaki telah hancur lebur karena dibom oleh sekutu maka datanglah tentara ‎Sekutu dan NICA (Belanda) ke daerah-daerah/negara yang awalnya dikuasai Jepang dengan misi ‎awal pelucutan senjata karena Jepang dianggap telah kalah perang. Termasuk yang ada di wilayah ‎Indonesia khususnya Surabaya.

Ketegangan memuncak ketika pasukan Belanda yang berupaya ‎melanjutkan kolonialisme di Indonesia yang telah Merdeka. Dalam situasi genting ini, para ulama ‎mengambil peran sentral. Melalui musyawarah yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari, lahirlah ‎Resolusi Jihad, sebuah seruan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah kewajiban setiap ‎muslim. Hukumnya sama dengan jihad fi sabilillah, dan ketika gugur maka sahidlah dia.‎

Resolusi ini tidak hanya menjadi fatwa keagamaan, tetapi juga menjadi pemicu perlawanan rakyat, ‎yang kemudian memuncak dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, salah satu ‎peristiwa heroik terbesar dalam sejarah Indonesia. Peran vital ulama dan santri dalam ‎mempertahankan kemerdekaan inilah yang menjadi dasar ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari ‎Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Hari ‎Santri kini diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para kiai dan santri ‎dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.‎

Tetapi di balik hiruk pikuk, gegap gempita, dan kemeriahan sebuah peringatan tersebut, adalah ‎fakta paradok yang tampaknya masih terus berlangsung. Para guru dan ustadz pembimbing utama ‎para santri sejak dini, yang mengawal akhlaq para guru dan ustadz senantiasa mengawal perjalanan ‎santri agar tetap berada di jalur yang benar, baik dalam aspek keilmuan maupun moral. Peran ‎mereka bukan hanya berhenti di dalam kelas, tetapi terus berlanjut dalam keseharian pesantren, ‎menjadikan mereka figur penting dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap ‎mengabdi kepada umat dan bangsa justru tercecer dari arus kesejahteraan yang dijanjikan ‎kemerdekaan. ‎

Peran Santri dan Kiyai dalam Kemerdekaan .

Tidak ada satupun yang meragukan atas besarnya peran kaum santri dan kiyai dalam perjuangan ‎kemerdekaan yang saat ini bisa kita nikmati bersama. Digagasnya Resolusi jihad oleh KH. Hasyim ‎Asy‘ari pada tanggal 22 Oktober 1945 adalah bukti nyata bahwa pesantren adalah salah satu ‎benteng pertahanan bangsa, tidak hanya secara spiritual tetapi juga fisik dan politik. Bahwa ‎pesantren yang di dalamnya ada santri dan kiyai tidak hanya sebatas dengan doa dan keyakinan ‎‎(spiritual), tetapi mereka telah melakukan aksi nyata (fisik).‎

Fase tersebut merupakan salah satu tahapan krusial dalam sejarah kebangsaan, di mana upaya ‎pertahanan tidak lagi cukup dilakukan dengan sikap diam atau pasif. Ancaman yang nyata terhadap ‎kemerdekaan menuntut adanya perlawanan aktif yakni bergerak, menyerang, dan menghadapi ‎penjajah secara langsung. Dalam situasi yang sangat mendesak ini, bangsa Indonesia berada pada ‎titik di mana keberanian untuk bertindak menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan.‎

Di tengah kondisi tersebut, pesantren-pesantren mengambil peran penting sebagai pusat penggerak ‎semangat perjuangan. Gerakan perlawanan yang muncul tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ‎dibakar oleh ruh semangat jihad yang hidup dalam jiwa para santri dan ulama. Semangat ini ‎menjadi bahan bakar moral dan spiritual yang mendorong rakyat untuk bangkit dan melawan, ‎menjadikan pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga benteng pertahanan bangsa.‎

Ironi di Balik Peringatan Hari Santri

Negara telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari besar nasional „Hari Santri Nasional“, ‎arus bawah telah menyambut dengan gegap gempita atas ketetapan ini, seakan-akan pengakuan ‎melalui ketetapan ini sudah cukup untuk menebus jasa para santri dan kiyai. Padahal fakta menjadi ‎paradok, para guru-guru madrasah yang ada di balik proses lahirnya santri, insan yang ‎membimbing para santri di madrasah-madrasah dan di pesantren-pesantren hidup dalam bayang-‎bayang keterpinggiran.‎

Gaji atau hak yang didapat setiap bulannya yang jauh dari kata layak bahkan bisa dibilang untuk ‎beli sabun belum bisa keluar busa, status kepegawaian yang tidak jelas, serta minimnya jaminan ‎sosial adalah kenyataan sehari-hari bagi ribuan guru madrasah swasta di seluruh pelosok negeri ‎yang konon telah disebut merdeka. La terus kemerdekaan yang dulu diperjuangkan itu untuk siapa, ‎bukankah kemerdekaan juga berarti hak untuk hidup layak?‎

Tembok Regulasi yang Membatasi

Masalah ketimpangan yang dialami guru-guru madrasah swasta kerap kali berpangkal pada satu ‎penyebab utama, yaitu regulasi. Status kelembagaan madrasah swasta yang tidak dianggap setara ‎dengan sekolah negeri membuat mereka tidak masuk dalam skema afirmatif yang disediakan ‎pemerintah. Hal ini menjadikan posisi mereka rentan dan kurang mendapatkan perhatian dalam ‎kebijakan pendidikan nasional.‎

Dampaknya, bantuan yang diberikan kepada guru madrasah swasta sering kali tidak merata dan ‎tidak berkelanjutan. Ketidakkonsistenan ini memperparah ketimpangan yang ada, karena para guru ‎harus terus berjuang dengan keterbatasan tanpa adanya jaminan dukungan yang jelas dari negara. ‎Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih inklusif dan adil terhadap ‎semua jenis lembaga pendidikan.‎

Kalau masalah utama terletak pada regulasi, lalu ke mana para pemimpin negeri saat ini? Ke mana ‎para anggota parlemen yang banyak berasal dari kalangan santri dan pesantren, atau minimal ‎berasal dari fraksi-fraksi partai yang konon berbasis Islam yang dilahirkan oleh para cendekia ‎muslim dan santri? Mengapa suara-suara mereka kurang terdengar lantang dalam ‎memperjuangkan nasib para guru yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi ‎bangsa? Padahal, kondisi ketimpangan ini jelas menunjukkan bahwa cita-cita kemerdekaan belum ‎sepenuhnya dirasakan oleh semua elemen masyarakat, termasuk para guru madrasah swasta.‎

Menuntut Keadilan, Bukan Belas Kasihan

Guru dan ustadz madrasah bukanlah sosok yang mengulurkan tangan untuk meminta belas ‎kasihan. Mereka bukan pula kaum yang mengeluh karena keterbatasan. Mereka adalah pendidik ‎yang dengan penuh keikhlasan menjalani jalan sunyi, mengabdi di balik gemerlap dunia pendidikan ‎yang sering kali hanya menyorot institusi-institusi formal yang diakui negara secara penuh.‎

Apa yang mereka perjuangkan bukanlah simpati, melainkan keadilan. Mereka menuntut ‎pengakuan yang setara atas peran penting yang mereka mainkan dalam membentuk karakter dan ‎kecerdasan generasi bangsa. Dalam diam dan kesederhanaannya, mereka turut serta memikul ‎beban besar pembangunan bangsa, namun jarang mendapat tempat dalam prioritas kebijakan ‎pendidikan nasional.‎

Tuntutan mereka adalah hak yang mestinya telah dijamin dalam janji kemerdekaan—bahwa setiap ‎warga negara berhak merasakan keadilan sosial dan kesempatan yang setara. Sayangnya, janji itu ‎terasa belum sepenuhnya hadir bagi mereka yang memilih mengabdi dalam dunia pendidikan ‎berbasis keagamaan. Kini, mereka hanya berharap suara dan perjuangan mereka tidak terus ‎diabaikan oleh negara yang mereka cintai dan layani tanpa pamrih.‎

‎Saatnya Bergerak, Bukan Sekadar Mengenang

Tampaknya kita telah terlena oleh buaian pengakuan saja, keberadaan kita diakui tetapi masa ‎depan terabaikan, para senopati negeri masih ada keyakinan bahwa guru adalah pahlawan tanpa ‎tanda jasa, lebih-lebih guru madrasah adalah insan yang berada dalam payung jargon besar „Ikhlas ‎Beramal“. Seharusnya peringatan hari santri tidak sebatas ritual seremoni. Namanya peringatan ya ‎harus menjadi momentum untuk merngingat, momentum para pemimpin negeri untuk ‎memberikan tali asih yang layak dengan memperbaiki para guru-guru madrasah swasta. Tentu ‎tanpa para guru/ustadz tidak akan lahir santri, dan tanpa santri mungkin sejarah kemefrdekaan ‎akan beda ceritanya.‎

Mari para pemimpin negeri, sudah tiba saatnya negara harus hadir lebih nyata pada mereka yang ‎ada di madrasah-madrasah swasta. Mereka tidak butuh piagam dan lencana, serta prasasti ‎penghargaan. Mereke butuh kebijakan yang memihak dan keberpihakan yang nyata.

‎ Selamat hari santri kawan ,‎

Penulis: Suprapto, Kepala Sekolah MIM Kenep, Bojonegoro