Jadi Panelis Indonesian Summit 2026, Ipuk Paparkan Kesuksesan Piloting Perlinsos Digital Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi sukses menjadi pilot project Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang dicanangkan pemerintah pusat. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani memaparkan kesuksesan ini dihadapan pejabat hingga Kepala Daerah lain. Di antaranya, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ipuk memaparkan kesuksesan piloting Perlinsos Digital itu saat menjadi salah satu panelis dalam forum Indonesia Summit 2026 di The Tribarata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Ipuk menjelaskan digitalisasi pemerintahan bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam forum yang mengangkat tema “Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology For Inclusive Growth” itu, Ipuk menjelaskan, program Perlinsos Digital mampu memberikan data akurat tentang kondisi dari penerima bantuan sosial secara realtime.
“Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif dan lain sebagainya,” terangnya.
Keberhasilan penerapan Parlinsos Digital itu, kata dia, bukan tanpa tantangan. Akses internet yang belum merata menjadi kendala untuk penerapan digitalisasi layanan publik. Akan tetapi, dengan komitmen dan kebersamaan yang kuat, kendala tersebut dapat tertangani.
“Di Banyuwangi tidak sedikit titik-titik blank spot dari internet, seperti di kawasan perkebunan atau di pegunungan. Tapi, dengan kerja keras semua tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” beber Ipuk.
Keberhasilan Banyuwangi dalam menjalankan program pilot project Perlinsos Digital itu mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Panjaitan. Upaya transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan itu, sebagai upaya untuk menutup celah terjadinya kesalahan hingga potensi korupsi.
Saat ini, terang Luhut, pemerintah dengan memanfaatkan artificial intelegent (IA) sedang mengintegrasikan serta mengharmonisasikan data lintas kementerian/ lembaga. Tak terkecuali aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisiaan hingga KPK.
“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya. Jadi, nanti, KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena sudah diketahui sejak awal jika terjadi upaya-upaya koruptif,” ujarnya.