Ibukota Pindah ke Luar Pulau Selesai Dikaji Tahun ini

Badung, Bali:  Pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke luar Pulau Jawa bukan sekadar wacana. Tetapi sudah jadi rencana, dan sudah ada pengkajian secara resmi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa akan selesai tahun ini.

“Ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru, salah satunya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pokoknya harus di luar Jawa. Kita harus hati-hati khawatir  nanti malah munculin spekulan lagi," kata dia usai menghadiri "Regional Workshop on Country Safeguard System bersama Asian Development Bank" (ADB) di Nusa Dua, kabupaten Badung.

"Tahun ini jelas. Tim dari Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Kita berikan `update` atau perkembangan kepada Presiden Joko Widodo secara teratur," ujar dia.

Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota baru, kata Bambang, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. "Ya itu memang salah satu kandidat karena pernah diucapkan Presiden Soekarno," ujar Mantn Menteri Keuangan tersebut.

Soekarno menurut beberapa literatur, pernah mewacanakan agar ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada dekade 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu, untuk meninjau perkembangan kota, yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya, Bambang mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Menurut dia, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkosentrasi di kawasan Jabotabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan. "Makanya, perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa," tuturnya. 

Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang.

Meskipun berkurang, Bambang meyakini, kalaupun Ibu Kota negara pindah dari DKI Jakarta, pusat aktivis bisnis akan tetap berada di Jakarta. "Meskipun ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Jakarta, tapi Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat utama bisnis di Indonesia," kata dia.

Bambang juga menyampaikan rencana pemindahan ibu kota ini bisa terwujud jika didukung keputusan politik. "Saya tidak di posisi bisa menentukan apakah dapat dijadikan ibu kota baru, karena itu keputusan politik. Kita hanya menyiapkan perlunya pusat pemerintahan di luar Pulau Jawa," ucapnya. (nga)