Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Curhat, Masih Ada 43 Desa di Daerahnya Belum Ada Listrik
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, curhat saat ini di wilayahnya masih ada 43 desa yang belum memiliki akses listrik. Sherly mencatat adanya kemajuan dalam penyediaan infrastruktur kellistrikan daerah, di mana jumlah desa yang belum berlistrik terus menyusut sejak awal tahun lalu.
Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Alignment Forum Percepatan Program Listrik Desa Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Acara ini dihadiri Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, serta pihak Kejaksaan, BPKP, dan Kementerian ATR/BPN,
"Saat saya dilantik pada awal 2025, masih ada 70 desa di Maluku Utara yang belum menikmati listrik. Per Juni 2026, jumlahnya telah turun menjadi 43 desa. Artinya, kita bergerak ke arah yang benar, tetapi pekerjaan kita belum selesai," ungkapnya.
Penurunan jumlah desa gelap tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mengejar target elektrifikasi penuh di tahun mendatang. Pihaknya kini fokus pada penyelesaian hambatan di lapangan untuk mendukung distribusi daya oleh PLN ke pelosok kepulauan.
"Karena itu, target kami jelas, seluruh desa di Maluku Utara harus berlistrik 100% pada tahun 2027," tegas Sherly.
Dalam mencapai targetnya, Sherly berkomitmen untuk memfasilitasi kesiapan infrastruktur dasar pendukung. Penyiapan akses jalan, jembatan, hingga pembebasan lahan untuk penempatan gardu listrik menjadi prioritas agar proses konstruksi yang dijalankan tim teknis dapat berjalan tanpa kendala.
"Pemerintah Provinsi akan terus mengawal percepatan ini dengan memastikan kesiapan akses jalan, jembatan, lahan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap hambatan di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat," lanjutnya.
Pelaksanaan program Lisdes tersebut juga melibatkan pengawasan dari aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk menjamin transparansi anggaran. Hal itu diharapkan mampu menghidupkan sektor ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi dan pengembangan UMKM di desa-desa yang baru mendapatkan aliran listrik.
"Bagi kami, listrik bukan sekadar membuat lampu menyala. Listrik membuka ruang belajar bagi anak-anak, menghidupkan UMKM, menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan layanan kesehatan, dan menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Karena itu ia berharap masalah 43 Desa yang masih gelap tersebut dapat segera teraliri listrik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sherly menyebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2025 mencapai 34,17% secara tahunan (year-on-year) dengan PDRB mencapai Rp133.620,3 miliar.
Capaian ini menempatkan Maluku Utara sebagai wilayah dengan rekor pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yang didorong oleh ekspansi hilirisasi industri pengolahan nikel dan sektor pertambangan. Perekonomian Maluku Utara tumbuh sangat dinamis dan memimpin secara nasional pada setiap triwulannya.
Sektor utama, dari sisi produksi lapangan usaha industri pengolahan menjadi pendorong utama, mencatat lonjakan tertinggi hingga 62,64%. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mendominasi dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 40,13%.
“Walaupun mencatatkan angka pertumbuhan yang spektakuler, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih menghadapi tantangan terkait pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di luar sektor pertambangan," kata Sherly.