Enam Bulan Terakhir Program MBG Menyerap Anggaran Rp101,1 Triliun
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp101,1 triliun hingga akhir Juli 2026 atau sekitar enam bulan pelaksanaan.
Program tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8% hingga akhir triwulan II 2026," kata Purbaya, dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Kamis 6 Agustus 2026.
Purbaya menjelaskan, peningkatan belanja negara didorong oleh percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Di antaranya, program MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), serta subsidi dan kompensasi energi.
Ia mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Juli 2026 mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4% secara tahunan.
Menurutnya, percepatan belanja tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam menjalankan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen peredam gejolak ekonomi (shock absorber), pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun, guna menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Di sisi pembangunan, Purbaya menyebut program MBG telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp101,1 triliun.
Selain itu, program Sekolah Rakyat (SR) telah menyerap anggaran Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 sekolah permanen sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan sosial melalui sejumlah program. Hingga Juli 2026, realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,5 triliun, Program Kartu Sembako Rp19,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
Menkeu Purbaya menyampaikan pula bahwa realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2026 mencapai Rp452 triliun atau tumbuh 59,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerintah menegaskan pembiayaan tersebut dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, kondisi pasar, dan stabilitas sektor keuangan.
Purbaya menegaskan APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan nasional.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui berbagai stimulus, seperti insentif perpajakan bagi dunia usaha, diskon transportasi pada periode libur, serta penguatan program magang dan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah Ikuti Keputusan MK
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Namun, ia menegaskan ketentuan tersebut baru akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN 2028. Sehingga tidak memengaruhi anggaran yang telah disusun untuk tahun ini.
"Kita ikuti putusan MK. 2028 kan itu berlakunya? Oh ya buat 2028 saja," kata Purbaya, Sabtu 1 Agustus 2026 lalu.
Sang bendahara negara ini mengatakan pemerintah belum melihat urgensi untuk mengubah struktur anggaran yang sudah dibahas bersama DPR RI untuk APBN tahun berjalan.
Menurut dia, perubahan di tengah proses justru berpotensi mengganggu penyelesaian pembahasan anggaran.