DPR RI Dorong Perda Ketenagakerjaan, Bonus Demografi Harus Untungkan Anak Daerah

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan pentingnya pengelolaan bonus demografi secara optimal agar generasi muda, khususnya di daerah, dapat terserap maksimal di dunia kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di salah satu hotel di Sidoarjo, Kamis 31 Juli 2025. Kegiatan itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

“Bonus demografi adalah kekuatan bangsa. Tapi kalau tidak dikelola dengan regulasi yang kuat, maka anak-anak muda kita hanya jadi penonton di tengah geliat industri,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Bambang mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur prioritas penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri. Menurutnya, keberpihakan terhadap warga lokal bisa dimulai dengan kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan menyediakan kuota khusus bagi tenaga kerja asal daerah.

“Lapangan kerja yang tercipta di daerah harus dinikmati oleh warga daerah itu sendiri. Pemerintah daerah wajib hadir dengan regulasi yang berpihak,” ujarnya.

Selain menyoroti isu ketenagakerjaan, Bambang juga menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menekankan perhatian khusus pemerintah ke depan terhadap kelompok rentan seperti guru honorer, pelaku UMKM, serta petani dan nelayan.

“Pak Prabowo punya komitmen besar pada pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan fisik. Guru honorer, UMKM, petani, nelayan, semua akan jadi prioritas,” katanya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi mulai mengembangkan potensi kewirausahaan berbasis digital dan kearifan lokal di sektor ekonomi kreatif.

“Bonus demografi ini harus jadi berkah, bukan beban,” pungkasnya.