2.000 Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut Tangerang Disaksikan KSAL dan DPR
Tim gabungan sekitar 2.000 terdiri dari anggota TNI Angkatan Laut (AL), Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan bergotong-royong membongkar pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer, hari ini, Rabu 22 Januari 2025. Targetnya, pagar bambu laut sepanjang 5 kilometer dibongkar.
Tim bergerak dari Pantai Tanjung Pasir Tangerang. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali sampai Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Mbak Titiek Soeharto, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono serta Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid turut memantau pembongkaran tersebut dengan menumpang kendaraan tempur LVT-7
Ada dua kendaraan tempur LVT yang diterjunkan menuju lokasi pagar laut yang membentang 30,16 km di sepanjang pesisir utara Tangerang. Sejumlah sea rider yang dinaiki personel TNI Angkatan Laut pun terjun mengiringi LVT itu. Sedang 50 perahu nelayan menyebar di beberapa titik.
Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.
Terungkap wilayah perairan yang dipagar itu sudah memiliki surat Hak Guna Bangunan (HGB). Ratusan HGB ini dikabarkan, dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Ia bersama Salim Group tengah mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di wilayah Tangerang.
Tetapi pihak pengembang yang diduga berada di balik pemagaran laut, dengan bukti sertifikat HGB belum memberi keterangan resmi membantah atau mengakui.
Menteri KKP, Wahyu Sakti menegaskan, pihaknya akan terus mengusut kasus pagar laut sampai tuntas. Akan menindak tegas pelaku pelakunya. "Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, tidak pandang bulu siapa pun yang terlibat pemagaran laut tanpa izin ini harus ditindak," tandasnya.
Mbak Titiek Soeharto menambahkan, DPR dalam hal ini Komisi IV bersama pemerintah akan meningkatkan pengawasan. "Faktanya pengaplingan disertai dengan pemilikan sertifikat HGB, tidak hanya terjadi di Tangerang Provinsi Banten, tapi juga terjadi di Sidoarjo Jawa Timur," jelasnya.