Dipecat Tidaknya Novanto dari Golkar Ditentukan Besok
DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno membahas status Setya Novanto yang telah menjadi tahanan KPK. Dengan rencana ini, jabatan Novanto sebagai orang nomor satu di Partai Golkar diperkirakan akan segera diganti.
Informasi yang diimpun ngopibareng.id, rapat khusus membahas nasib Novanto akan digelar pada Selasa 21 November 2017 besok dan akan dipimpin Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid.
Nurdin sendiri mengatakan, dengan ditahannya Novanto, maka dirinya selaku Ketua Harian berhak mengambil alih kepemimpinan Golkar sesuai dengan AD/ART pasal 19 yang menyatakan pimpinan Golkar bersifat kolektif kolegial.
"Sekarang DPP Partai Golkar dikendalikan oleh ketua harian, sekarang saya ketuanya, jadi kan Novanto sakit secara fisik, maka saya ambil alih, saya yang mengendalikan organisasi," kata Nurdin.
Dalam rapat nanti, kata dia, akan dibahas tentang desakan mundur terhadap Novanto yang disuarakan banyak pihak diantaranya diungkapkan mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla.
Beberapa elit Golkar lainnya seperti Indra Bambang Utoyo kemudian Ridwan Hisjam serta ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mendesak pengunduran diri bagi Novanto.
Para loyalis Novanto tentu tak tinggal diam melihat posisi pemimpinnya terancam. Sejumlah lobi-lobi juga tengah dilakukan. Salah satunya oleh Yahya Zaini. Sempat beredar kabar, Idrus Marham akan ditunjuk sebagai plt ketum Golkar, selanjutnya jabatan sekjen akan diisi oleh Yahya Zaini. Tapi, hal ini terbentur aturan partai tentang penunjukkan plt yang tidak diatur dalam AD/ART.
Nurdin berjanji akan bertindak demokratis melihat aspirasi kader yang ingin partai ke depan menjadi lebih baik lagi. "Ketika ketum berhalangan tetap, memang salah satu solusi Munaslub, maka akan dibicarakan nanti seperti apa," kata Nurdin.
Dia mengatakan, Pleno akan menjadi pintu masuk untuk digelarnya Munaslub. Jika wacana Munaslub disepakati, selanjutnya Golkar akan menggelar Rapimnas. Di situ akan meminta persetujuan kepada 34 pengurus DPD I tingkat provinsi Golkar. Jika saja ada 2/3 DPD tingkat I setuju, maka Munaslub pemilihan ketua umum baru akan segera ditentukan akan dilakukan.
Sayangnya rencana Munaslub ini masih ditentang beberapa pihak termasuk ditentang oleh Idrus Marham. Sebab, Idrus melihat, pleno harus dilakukan oleh ketua umum.
"Alasan Sekjen itu maunya ketum, dasarnya tidak kuat. Apalagi tidak diatur di AD/ART," kata seorang sumber di internal Golkar.
Sekadar diketahui, Novanto saat ini masuk tahanan KPK setelah sempat buron dan terlibat kecelakaan yang lucu. Novanto sendiri dicemput paksa oleh KPK pada Senin 20 November 2017 dini hari dari RSCM dan dibada ke Rutan cabang KPK. (wah)