Di Sekolah Anti Korupsi, Ahmad Luthfi Minta Kades Jadi Problem Solver Masyarakat
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta para kepala desa (Kades) menjadi problem solver (pemberi solusi) atas persoalan yang dialami oleh masyarakatnya.
Secara blak-blakan, ia meminta kades agar mengurusi persoalan tukang ngarit (pencari rumput), rondo (janda) hingga saluran air yang bermasalah ke lahan sawah.
Ditegaskan dia, tidak boleh ada jarak antara kades dengan warganya. Kedekatan pemimpin dengan yang dipimpin akan menjadi sarana untuk mengetahui problem dan penyelesaiannya. Hal itu sejalan dengan tagline "Ngopeni dan Nglakoni" Jawa Tengah.
"Di desa, yang tukang ngarit sopo (siapa)? Harus tahu. Yang menggembala kambing siapa? Ada warganya janda, harus disantuni, harus tahu, irigasi macet harus tahu. Lalu diberikan solusi, itu namanya ngopeni nglakoni," kata Luthfi saat memberikan arahan di Sekolah Anti Korupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, Selasa 29 April 2025.
Dalam membangun desa, lanjut Luthfi, Pemprov Jateng memperlakukan semua desa secara sama dan adil. Salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan Rp1,2 triliun di tahun 2025 ini.
Oleh karenanya, para kades harus bersegera mungkin menggerakkan potensi-potensi desanya. Mulai dari desa wisata, petani zilenial dan milenial, menggarap produk unggulan desa, mengawal lumbung desa, koperasi merah putih, hingga pelayanan kesehatan warga desa.
Dalam pembangunan, Ahmad Luthfi menekankan agar desa menginduk di masing-masing kecamatan. Lantaran Pemprov Jateng telah meluncurkan program Kecamatan Berdaya. Program yang berada di dalamnya sudah linier dengan program-program dari pusat, Pemprov dan Kabupaten.
"Contoh, Jateng merupakan lumbung pangan nasional. Lahan pertanian itu tersebar di desa. Maka desa harus mampu menganalisis dampaknya seperti infrastrukturnya, saluran airnya," kata Luthfi kepada 7.810 kepala desa yang hadir di acara tersebut.
Untuk mendukung kinerja Kades saat membangun desanya, Luthfi telah menginstruksikan agar mengefektifkan kembali tiga pilar pemerintahan desa. Meliputi Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
"Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Anti Korupsi), Tiga Pilar efektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana," kata Ahmad Luthfi.