Desak Berdialog Lawan Politik, Thailand Sikapi Konflik Myanmar
Kementerian Luar Negeri Thailand mendesak penguasa militer Myanmar untuk membuka pembicaraan dengan para lawan politiknya untuk mengakhiri konflik, di saat Thailand bersiap menghadapi kemungkinan masuknya banyak pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di sana.
Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengatakan pihak berwenang Thailand di perbatasan sedang mengevaluasi situasi di Myanmar untuk memastikan segala sesuatunya tidak lepas kendali, dikutip dari Bangkok Post, Minggu 21 Maret 2021.
"Beberapa sudah tiba," kata Don. "Tapi kami berharap mereka tidak akan berbondong-bondong melintasi perbatasan dalam jumlah besar."
Pada hari Selasa, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha membahas masalah tersebut dengan para deputinya, kata Don.
"Kami berharap perdamaian akan segera pulih atau setidaknya jalan untuk dialog tetap terbuka," kata Don. “Selama masih ada kemungkinan pembicaraan, mereka mungkin menemukan titik temu."
"Jika demikian, itu akan menguntungkan negara-negara tetangga di ASEAN. Thailand akan terus mencermati."
Sikap Angkatan Darat
Mayor Jenderal Terdsak Ngamsanong, kepala staf di Korps Angkatan Darat Ketiga, mengatakan bahwa tempat penampungan sedang disiapkan untuk para pengungsi yang mungkin melarikan diri dari Myanmar ke Provinsi Tak.
Dia mengatakan dua kelompok pengungsi diperkirakan akan melintasi perbatasan - satu terdiri dari mereka yang ingin melarikan diri dari wabah Covid-19, dan yang lainnya adalah mereka yang terkena dampak perebutan kekuasaan oleh junta militer, yang mungkin termasuk pembangkang politik dan mahasiswa anti-kudeta.
Sebuah sumber di Angkatan Darat Wilayah Ketiga mengatakan jika ada gelombang besar pengungsi, ada rencana untuk menyaring dan mengirim mereka ke fasilitas karantina setempat.
Jika situasinya membaik, otoritas Thailand akan kembali untuk hanya menerima mereka yang benar-benar melarikan diri dari kekerasan politik.
Jenderal Angkatan Darat Narongphan Jitkaewtae mengatakan bahwa tempat penampungan sementara akan didirikan di perbatasan untuk menerima dan menyaring pengungsi karena alasan kemanusiaan.
AFP melaporkan bahwa jalan-jalan keluar dari kota terbesar Myanmar, Yangon, dipenuhi orang-orang yang melarikan diri dari tindakan keras mematikan junta terhadap perbedaan pendapat anti-kudeta, yang dipicu setelah militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Junta juga minggu ini memberlakukan darurat militer di enam kota kecil di Yangon, bekas ibu kota dan pusat perdagangan negara, yang secara efektif menempatkan hampir dua juta orang di bawah kendali langsung komandan militer.
Sehubungan dengan peristiwa ini, Gubernur Provinsi Tak Pongrat Piromrat berkata, "Banyak orang Myanmar mengalir melintasi perbatasan karena kasus yang mendesak, kami telah menyiapkan langkah-langkah ... untuk menerima mereka."
Ia mengatakan Provinsi Tak akan mampu menampung sekitar 30.000 hingga 50.000 migran, tetapi menegaskan bahwa jumlahnya masih rendah saat ini.