BPK Dorong Akselerasi dan Percepatan Pembangunan Jalur Pantai Selatan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong adanya akselerasi dan percepatan pembangunan lalur Lintas Selatan atau Jalur Pantai Selatan (Pansela). Sebab pembangunan Jalur Pansel sudah terhenti selama beberapa tahun. Padahal, jalur Pansela ini hanya menyisakan 14 km saja di ruas Banyuwangi dan Jember untuk bisa tersambung.
Dalam rangka akselerasi pembangunan Jalur Pansela BPK RI telah mengumpulkan stake holder terkait, mulai, perwakilan Kementerian ATR/BTN, Perhutani, PTPN, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemkab Banyuwangi. Pertemuan dilakukan di Pendopo Sabha Swagtha Blambangan Banyuwangi, Jumat, 24 Oktober 2025.
"Ini menindaklanjuti kunjungan Bupati sebelumnya, ini terkait dengan dorongan akselerasi Pansela, ini sudah lama mungkin sudah beberapa tahun gak jalan," jelas Pimpinan Anggota VII BPK RI Slamet Edy Purnomo.
Dia menyebut, BPK memiliki program BPK Wide yang salah satu fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, ketahahan pangan ini luas, termasuk ketersediaan infrastruktur. Konektivitas harus dibangun agar biaya produksi rendah dan produksinya tinggi.
"Kami tentunya harus berkolaborasi dengan Bupati Banyuwangi, BUMN dan juga dengan kementerian sebagai regulator," katanya.
Dia menyebut, Jalur Pansela yang belum tersambung ini melewati lahan milik PTPN dan Perhutani dengan jarak sekitar 14 km. Menurutnya, ini lama sekali mengalami dispute atau perselisihan antara beberapa pihak.
"Alhamdulillah dengan pertemuan beberapa pihak, semua hadir, PTPN, ATR/BPN, Perhutani dan PU, alhamdulilah ada solusi, mudah-mudahan pansela cepat akselerasinya," tegasnya.
Seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat untuk melakukan akselerasi dan percepatan pembangunan jalur Pansela. Dari sisi anggaran, kata Dia, sudah disiapkan oleh Kementerian PU. Setelah ini, Kementerian PU harus membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perhutani, Pemda, dan BPN.
"Yang penting grand design besarnya ini adalah proyek strategis nasional yang harus segera dipercepat dan direalisasikan dengan cepat," katanya.
Jika ini tertunda-tunda terus, kata Dia, infrastruktur akan lama tidak ter-connecting. Nanti turunan dari sektornya lainnya juga akan berdampak. Seperti pengiriman pupuk, bibit, semua bisa terganggu.
"Ini pemerintah sudah memikirkan itu, dan kami BPK hanya lebih mendorong dan mendukung saja," ujarnya.
Dia berharap jalur Pansela ini bisa segera tersambung agar jalur darat bisa terkoneksi. Karena jalur udara sudah diakselerasi dan saat ini sudah terkoneksi.
"Karena jika jalur darat terlalu lama terkoneksinya, biaya angkutan akan mahal dan akses juga agak sulit," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, BPK menginginkan adanya akselerasi dalam pembangunan Jalur Pansela yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember. Jika sudah terkoneksi, maka Jalur Pansela akan mempecepat dan meningkatkan arus ekonomi, wisata dan juga program dari pemerintah pusat terutama ketahaan pangan.
Jalur Pansela ini menyisakan 14 km lagi agar tersambung Jember dengan Banyuwangi. Lahan di sepanjang 14 km tersisa ini merupakan milik PTPN dan Perhutani. Untuk lahan milik Perhutani, menurut Ipuk, saat ini sudah selesai.
"Kalau PTPN harus ada pembelian lahan, karena perusahaan," ujarnya.