BPJS Kesehatan Banyuwangi Perkuat Informasi Status Kepesertaan JKN di Situbondo
Untuk memperkuat pemahaman para perangkat desa tentang pentingnya pemutakhiran data, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi menggelar sosialisasi Informasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini digelar di Kantor Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Kamis, 26 Februari 2026.
Sosialisasi ini dihadiri perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo, serta perangkat desa Kecamatan Asembagus.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, mengatakan, sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman para perangkat desa akan pentingnya pemutakhiran data kepesertaan JKN. Khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Dijelaskannya, saat ini pemerintah terus melakukan pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan peserta PBI JK. Proses tersebut berdampak pada penonaktifan sementara sebagian peserta.
"Sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan masyarakat yang layak kembali terdaftar dan mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Masrur menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia pada prinsipnya harus memiliki jaminan kesehatan. Agar tidak terbebani biaya saat berobat. Ia juga mengimbau perangkat desa untuk memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN sebagai sarana pengecekan status kepesertaan warga secara mandiri dan cepat.
Sementara itu, Camat Asembagus, Faishol Afandi, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat kurang mampu dan rentan tetap terlindungi melalui Program JKN.
Pemerintah kecamatan menilai, peran perangkat desa sangat strategis dalam melakukan pendataan dan pengusulan masyarakat yang memenuhi kriteria PBI. Menurutnya, Kabupaten Situbondo juga memiliki program daerah sebagai pelengkap PBI JK untuk mengakomodasi warga yang belum ter-cover bantuan pusat melalui Program Berantas.
"Program ini diharapkan mampu menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ungkap Faishol.
Salah satu peserta sosialisasi yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Arjasa, Intifanus Samsussuro. Dia mengaku mendapatkan manfaat besar dari kegiatan ini. Karena dapat memahami secara langsung prosedur reaktivasi peserta PBI JK maupun alur bantuan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, sosialisasi ini penting agar perangkat desa tidak salah dalam memberikan informasi kepada warga terkait status kepesertaan dan mekanisme pengurusan JKN.
"Saya sering menginformasikan kepada warga tentang manfaat BPJS Kesehatan ini. Saya dan keluarga sendiri juga pernah menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat, tidak ada kendala, bahkan cukup menggunakan KTP saat berobat saja sudah bisa,” jelas Intifanus.
Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Situbondo.