Bertemu Zulhas, Petani Banyuwangi Curhat Terkait Infratsruktur Hingga Sedimentasi Sungai
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kembali melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Kamis, 20 Agustus 2026. Dia datang untuk menyerap aspirasi dari ratusan petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dari seluruh Banyuwangi di Dam Karangdoro, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.
Zulkifli Hasan tampak didampingi Tenaga Ahli Ketahanan Pangan, Infrastruktur Pendukung Pertanian dan Lingkungan yang juga mantan Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo . Dari Pemkab Banyuwangi hadir Wakil Bupati, Mujiono.
Serap aspirasi ini dilakukan dengan dialog dua arah antara Zulkifli Hasan dengan para petani. Beragam disampaikan masyarakat dalam pertemuan yang dikemas dalam Jagongan Petani Guyub Rukun itu. Zulhas, panggilannya, siap mengawal aspirasi yang disampaikan petani di tingkat pemerintahan pusat.
Petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Dianto, menyampaikan aspirasi terkait saluran irigasi untuk mengatasi saat musim kemarau panjang. Dia mengeluhkan saluran air darurat yang mengandalkan paralon selama lima tahun.
Kondisi itu, kata dia, berdampak pada lahan baku sawah di Desa Sumberagung dengan pembagian air yang sangat terbatas hanya dari jam lima pagi hingga jam tujuh petang.
"Kami mohon kepada pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya," ungkapnya dihadapan Zulhas.
Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, mengusulkan normalisasi saluran tingkat sekunder yang mengalami pendangkalan akibat tingginya tumpukan sedimen lumpur sehingga menghambat pasokan air.
Selain infrastruktur irigasi, perwakilan petani juga mengusulkan agar proyek pembangunan saluran air pertanian ke depan dapat dilaksanakan menggunakan sistem swakelola masyarakat atau padat karya.
"Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasi dari pemerintah harus diswakelolakakan pak. Kalau dipihak ketigakan gampang runtuh. Kalau swakelola kita jamin lebih kuat, karena petani sendiri yang garap," kata Tain, HIPPA asal Tegalsari ini.
Merespon aspirasi para petani tersebut, Zulhas meminta pemerintah daerah segera membuat surat resmi berbagai usulan pertani ke Kementerian PU dan tembusan ke Kemenko Pangan. Agar perbaikan infrastruktur pengairan vital dapat segera ditindaklanjuti.
"Saya yang mengawal langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya. Nanti kalau Menteri PU enggak sempat mengurus, saya bikin surat untuk segera ditindaklanjuti," tegasnya.
Zulhas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar petani tidak boleh susah. Sehingga kalau irigasi rusak bisa cepat diperbaiki.
Pemerintah pusat, kata dia, telah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan impor beras guna memastikan kesejahteraan dan kemakmuran tetap dirasakan oleh petani Indonesia.
Penguatan ketahanan pangan nasional akan disokong melalui optimalisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai akhir September mendatang.
Koperasi tersebut nantinya berfungsi mengamankan harga gabah minimal Rp6.500 serta menyalurkan bantuan pupuk, alsintan, hingga penyediaan fasilitas cold storage.
"Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia," ujarnya.