Banyuwangi Raih Status “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri dalam Penilaian LPPD 2025
Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah dengan status “Kinerja Tinggi” dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2025. Predikat ini diberikan atas kinerja pemerintahan daerah yang terukur, akuntabel, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam agenda penyerahan hasil evaluasi LPPD yang berlangsung di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, pada Jumat, 25 April 2025.
Pengakuan Nasional atas Kinerja Pemerintahan Banyuwangi
Menurut Bupati Ipuk, penghargaan dari Kemendagri ini menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada Kemendagri, pemerintah pusat, dan Pemprov Jatim atas dukungan dan bimbingannya,” ujar Ipuk.
Penilaian LPPD sendiri merupakan instrumen penting Kemendagri untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, meliputi berbagai aspek seperti:
Pengentasan kemiskinan
Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Transparansi pengelolaan anggaran
Pelestarian lingkungan hidup
Inovasi daerah yang mendorong kesejahteraan
Program Prioritas: Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat
Bupati Ipuk menekankan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Pemkab Banyuwangi, sejalan dengan agenda nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pengentasan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif, baik melalui program jangka pendek maupun jangka panjang,” tegasnya.
Salah satu program unggulan adalah “Kanggo Riko”, yakni bantuan modal usaha rumah tangga bagi perempuan kepala keluarga. Program ini juga mencakup:
Bantuan alat usaha dan perbaikan warung rakyat
Bedah rumah untuk keluarga miskin
Beasiswa bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera
Dampak Nyata: Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun
Hasil dari implementasi berbagai program tersebut terlihat dari penurunan angka kemiskinan Banyuwangi:
Kemiskinan umum turun dari 7,34% (2023) menjadi 6,54% (2024)
Kemiskinan ekstrem menurun dari 0,43% menjadi 0,29%
Tak hanya itu, indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan peningkatan:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,79 (2023) menjadi 74,30 (2024)
Indeks Gini, sebagai indikator ketimpangan, menurun dari 0,351 menjadi 0,312
Kesimpulan: Banyuwangi Jadi Contoh Daerah Berkinerja Tinggi Nasional
Dengan capaian ini, Banyuwangi semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah berkinerja terbaik di Indonesia dalam tata kelola pemerintahan daerah. Komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berpihak pada rakyat terus menjadi fokus utama di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani.