Banyuwangi Lahirkan Kesepakatan Bersama Penggunaan Sound Horeg dan Karnaval
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi bersama elemen masyarakat lainnya telah membuat kesepakatan bersama terkait penggunaan sound horeg di Banyuwangi. Kesepakatan bersama ini untuk mengatur pelaksanaan karnaval agustusan dan sound horeg.
Kesepakatan bersama ini lahir dari rapat koordinasi antara Forkopimda dengan sejumlah elemen di Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat, 25 Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Kasdim 0825 (Kasdim) Mayor Kav. Suprapto dan Perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
“Kesepakatan ini, bertujuan untuk mengatur. Tidak semata-mata melarang. Di satu sisi, kami tidak ingin memberangus kreativitas dan hobi warga. Namun di sisi lain juga ingin memastikan keamanan dan kenyamanan semua,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu, 26 Juli 2025.
Kesepakatan bersama ini juga didasarkan atas masukan dari berbagai pihak. Mulai ormas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga FKUB. Hadir pula perwakilan budayawan, Kepala Desa hingga pengusaha sound system yang tergabung dalam Keluarga Besar Sound System Banyuwangi (KBSB).
Dalam kesepakatan tersebut, kegiatan karnaval/pawai budaya wajib mengangkat tema pilihan yakni nilai-nilai perjuangan kemerdekaan, budaya dan tradisi lokal hingga inovasi generasi muda dalam bingkai nasionalisme.
“Tidak boleh ada tampilan-tampilan yang melenceng dari tema. Apalagi sampai menunjukkan tarian-tarian erotis yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya,” jelas Ipuk.
Demikian pula dalam penggunaan sound system. Ada sejumlah aturan rigid terkait batas maksimal penggunaan jumlah sound, ambang batas suara hingga kendaraan untuk mengangkutnya. Di antaranya sound tidak boleh lebih dari enam sap, di bawah 85 desibel dan cukup dimuat kendaraan pick up.
“Jika melanggar kesepakatan ini, kami tidak segan untuk mengambil langkah hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang ada,” tegas Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra
Rama, panggilan Kapolresta juga membeberkan sejumlah pasal yang berpotensi dilanggar. Kesepakatan tersebut disambut lega oleh semua pihak. Ketua Keluarga Besar Sound System Banyuwangi (KBSB) Mahfud Efendy menyatakan akan mematuhi kesepakatan itu sebaik-baiknya.
“Kami bersyukur masih diberikan toleransi, dengan batasan ini sebenarnya masih kurang tapi alhamdulillah sudah menjadi titik terang. Harapan saya penyewa juga untuk semua rekan bisa menaati aturan dan bisa tertib dalam melaksanakan kegiatan (penggunaan sound system," ujarnya.