Wapres Bertemu Dengan Pimpinan PGI dan GAMKI, Bahas Toleransi dan Nilai Kebangsaan
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Pertemuan berlangsung di Kantor PGI, Jl. Salemba Raya No. 10, Kenari, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
Ketua Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty, menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis. Mulai dari penguatan toleransi, penanggulangan kasus intoleransi, perusakan tempat ibadah hingga peran organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam menjaga rajutan kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kami tadi membahas persoalan intoleransi, beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Kita punya concern bersama agar rajutan kebangsaan tetap kuat. Kasus-kasus intoleransi harus ditangani maksimal, baik dari aspek hukum maupun perundang-undangan,” ungkap Pdt Jacky.
Tidak hanya itu, sambung Pdt. Jacky, Wapres dan seluruh tokoh yang hadir juga menyepakati pentingnya kehadiran negara. Baik sebelum maupun setelah peristiwa intoleransi terjadi. Termasuk dalam hal penegakan hukum dan penanganan trauma, khususnya bagi anak-anak terdampak.
“Kami membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan. Jadi masing-masing pihak mengelola perannya,” jelasnya.
Peran pemerintah, menurutnya, mengelola peran untuk perundang-undangan hukum dan lain-lain, kami lembaga keumatan, lembaga-lembaga kebudayaan mengelola peran untuk menjaga kerukunan tetapi juga penanggulangan mereka yang menjadi korban.
Ketua Umum PGI menilai, Wapres Gibran menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu intoleransi, dengan merujuk pada pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurut Wapres tidak semua tempat sama, treatment-nya harus berbeda. Tapi harus terus berdiri dan membagi harapan dan berjuang bersama, konsolidasi bersama untuk kasus-kasus seperti ini.
Isu lain yang turut dibahas pada pertemuan ini, sambung Pdt. Jacky, adalah terkait minimnya ketersediaan guru agama di sejumlah daerah. Kondisi ini kerap memicu kesalahpahaman dan konflik. Dalam hal ini, Wapres berjanji untuk mendorong kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pak Wapres juga berjanji untuk secara serius membicarakan itu untuk kesiapan bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir hal ini,” ujarnya.
Ketua Umum PGI menyampaikan harapan agar hasil pembicaraan dalam pertemuan ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
“Yang pasti, kepastian kehadiran negara baik lewat kehadiran langsung seperti itu tetapi juga kehadiran negara di dalam proses perundang-undangan, proses hukum dan legislasi ya dalam proses keamanan tetapi juga dalam proses-proses rekonstruksi sosial ya,” pungkasnya.
Pertemuan ini dikatakan sejalan dengan kebjakan Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa menekankan bahwa kemakmuran bangsa tidak hanya membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat, tetapi juga kerukunan dan jiwa besar dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan agama, suku, dan berbagai kemajemukan lainnya.