Bambang Soesatyo Dorong MA dan Hakim Jaga Integritas Lembaga Peradilan
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong Mahkamah Agung (MA) dan komunitas hakim untuk lebih peduli dalam menjaga martabat dan wibawa lembaga peradilan. Menurutnya, MA dan para hakim harus realistis dalam menghadapi meningkatnya persepsi negatif publik akibat sejumlah kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan oknum hakim.
“Kami tidak akan pernah bosan menyuarakan harapan masyarakat, yaitu agar pengadilan benar-benar menjadi benteng terakhir penegakan hukum demi terwujudnya keadilan. Mahkamah Agung dan komunitas hakim harus menjamin bahwa benteng keadilan ini tetap kokoh,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Politikus Partai Golkar itu mengaku prihatin karena citra peradilan Indonesia terus tercoreng oleh ulah segelintir oknum hakim. Ia menyoroti kasus terbaru berupa dugaan suap kepada empat hakim dalam perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung telah menetapkan empat hakim sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp60 miliar.
Selain itu, Bamsoet juga menyinggung skandal peradilan di PN Surabaya pada Oktober 2024. Dalam kasus tersebut, tiga hakim membebaskan terdakwa pembunuhan, Ronald Tannur, yang belakangan terungkap merupakan hasil praktik suap. Bahkan, seorang pegawai MA diduga berperan sebagai makelar kasus dalam perkara itu.
“Rangkaian kasus seperti ini membuat banyak pihak prihatin. Hakim yang seharusnya dijunjung tinggi justru mencoreng kehormatan lembaga peradilan. Ini tentu menyakitkan bagi hakim-hakim yang masih tulus dan berintegritas,” tegasnya.
Bamsoet menekankan bahwa keprihatinan saja tidak cukup. Diperlukan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ia mengingatkan pentingnya integritas dan kompetensi sebagai fondasi utama dalam menjaga marwah hakim.
“Hakim adalah penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu, integritas menjadi kunci utama untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyatakan dukungannya terhadap hukuman berat bagi hakim yang terbukti menerima suap.
“Hakim yang melacurkan jabatannya harus dihukum seberat-beratnya dan diasingkan dari ruang publik. Ini penting untuk memberi efek jera dan mengembalikan kehormatan institusi peradilan,” pungkas Bamsoet.
Kalau kamu mau, saya bisa bantu buat versi ini dalam bentuk artikel media online dengan subjudul dan meta description juga. Mau sekalian dibantu?