Anggota DPR Kritik Perubahan Konsep Kopdes Merah Putih, Minta Evaluasi Menyeluruh
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program tersebut setelah terjadi perubahan konsep yang dinilai cukup mendasar sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek pembentukan kelembagaan dalam jumlah besar. Pernyataan itu disampaikan Darmadi dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.
Ia menilai perubahan fungsi koperasi dari konsep awal hingga implementasi saat ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan, terutama bagi pengelola koperasi di daerah. Informasi ini merujuk pada keterangan resmi Parlementaria DPR RI dan pernyataan Darmadi Durianto yang dipublikasikan pada 29 Juli 2026.
Perubahan Konsep yang Signifikan
Darmadi menjelaskan bahwa ketika pemerintah pertama kali memperkenalkan Kopdes Merah Putih, koperasi tersebut diproyeksikan sebagai pusat ekonomi desa yang berfungsi layaknya minimarket modern. Koperasi diharapkan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi etalase pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, menurutnya, konsep itu mengalami perubahan dalam perkembangannya. Pemerintah kemudian memperluas fungsi koperasi menjadi infrastruktur distribusi berbagai barang bersubsidi serta off-taker yang menyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
Perubahan tersebut, kata Darmadi, bukan sekadar penyesuaian istilah. Pergeseran itu menyangkut fungsi kelembagaan, model bisnis, hingga arah kebijakan ekonomi desa secara keseluruhan. "Kalau memang konsepnya berubah sejauh itu, saya justru punya pertanyaan. Kenapa sejak awal harus dibentuk 80 ribu koperasi? Kenapa harus satu di setiap desa? Bukankah infrastruktur ekonomi seharusnya dibangun berdasarkan potensi ekonomi, sentra produksi, jumlah penduduk, akses pasar, dan efisiensi logistik, bukan semata-mata berdasarkan batas administrasi," ujar Darmadi.
Menurutnya, kebijakan ekonomi seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Setiap daerah memiliki karakter ekonomi yang berbeda sehingga pendekatan seragam berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasi.
Evaluasi Kopdes Merah Putih Dinilai Penting
Darmadi menilai perubahan konsep menunjukkan bahwa desain awal program masih membutuhkan penyempurnaan. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum memperluas implementasi program.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, program berskala nasional harus dibangun melalui perencanaan yang matang. Perubahan kebijakan setelah pelaksanaan dimulai dapat memengaruhi efektivitas program di lapangan.
"Yang berubah bukan hanya istilah. Yang berubah adalah fungsi, model bisnis, dan arah kebijakannya," tegas Darmadi. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan perubahan konsep tersebut. Transparansi akan membantu membangun pemahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program.
Optimisme terhadap Kopdes Merah Putih Masih Rendah
Selain menyoroti perubahan konsep, Darmadi juga mengutip hasil Survei Nasional SMRC Juli 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap Kopdes Merah Putih sudah cukup tinggi, tetapi belum diikuti dengan tingkat kepercayaan yang sama.
Sekedar informasi dari hasil survei itu, sekitar 76,9 persen masyarakat telah mengetahui keberadaan program tersebut. Namun, hanya sekitar 25 persen responden yang yakin koperasi tersebut akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, sebanyak 61,1 persen responden mengaku kurang yakin atau bahkan tidak yakin terhadap prospek program. Angka tersebut, menurut Darmadi, menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat kualitas implementasi, bukan hanya memperluas sosialisasi.
Ia juga menyoroti tren penurunan optimisme masyarakat dibandingkan survei sebelumnya. "Bahkan dibanding November tahun lalu, tingkat keyakinan masyarakat turun dari 43,3 persen menjadi hanya 26 persen," ujar Darmadi. Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan lagi memperkenalkan program kepada masyarakat. Tantangan berikutnya ialah membangun keyakinan bahwa koperasi benar-benar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Kemudian Darmadi juga menegaskan bahwa koperasi tidak cukup dibangun melalui pembangunan gedung maupun pembentukan kelembagaan. Yang jauh lebih penting ialah menciptakan usaha yang sehat, profesional, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, koperasi harus memiliki model bisnis yang jelas, tata kelola yang baik, serta kemampuan menghasilkan keuntungan bagi anggotanya. "Artinya yang perlu dibangun hari ini bukan hanya awareness masyarakat terhadap program, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Karena membangun koperasi bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun usaha yang sehat, berkelanjutan, dan mampu menghidupi masyarakat desa selama bertahun-tahun," katanya.
Ia menilai keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas manajemen dan keberlanjutan usaha. Tanpa fondasi tersebut, koperasi akan sulit berkembang meskipun mendapatkan dukungan pemerintah.
Jangan Hanya Mengejar Target
Darmadi juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu berfokus mengejar target pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih. Menurutnya, target kuantitatif harus diimbangi dengan kesiapan kelembagaan dan prospek usaha setiap koperasi. Ia menilai setiap koperasi harus memiliki analisis potensi ekonomi, sumber daya manusia yang memadai, akses pasar, serta sistem tata kelola yang profesional. "Jangan sampai kemudian kita terlalu sibuk mengejar target 80 ribu koperasi, tetapi lupa memastikan apakah 80 ribu koperasi itu benar-benar siap hidup dan berkembang," tegasnya.
Menurut Darmadi, koperasi yang sehat akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Sebaliknya, koperasi yang dibentuk tanpa perencanaan matang berisiko tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, ia berharap pemerintah menjadikan penguatan kelembagaan, penyempurnaan model bisnis, serta peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan langkah tersebut, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, memperkuat UMKM, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Penulis: Nurul Huda