Akhiri Kekerasan di Myanmar, Sikap Negara G7 Perkuat KTT ASEAN
Menlu Inggris Dominic Raab menyatakan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Menteri Luar Negeri G7mendesak agar rezim militer yang saat ini memegang kekuasaan di Myanmar kembali ke demokrasi. Hal itu selaras dengan keputusan KTT ASEAN dalam penyelesaian konflik di Myanmar akibat kudeta militer.
“Dan mandat pemilu yang seharusnya dimiliki pemerintah mewakili rakyat Myanmar,” ucap Raab saat memberikan pernyataan usai pertemuan, di London, Inggris, dikutip Rabu 5 Mei 2021.
Hal itu diungkapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Menteri Luar Negeri G7, awal pekan ini di London, Inggris, mendesak agar kekerasan di Myanmar segera diakhiri.
Raab menjelaskan, dalam menanggapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer di Myanmar, negaranya telah menjatuhkan sanksi serta mendesak para pebisnis Inggris untuk menghentikan berbagai kegiatan bisnis yang berkaitan dengan militer.
“Kami telah sangat jelas tidak hanya dalam sanksi, target kami, sanksi besar kami. Tetapi, juga langkah-langkah yang lebih luas diambil untuk menghentikan bisnis Inggris yang berbisnis dengan konglomerat atau bisnis yang dikendalikan oleh Tatmadaw. Kami akan menerapkan tekanan seperti itu,” tegasnya.
Mitra Asia Tenggara
Dikatakan, upaya menggandeng mitra di kawasan Asia Tenggara juga dilakukan Inggris dengan berdiskusi bersama mitra di ASEAN, guna mencari jalan keluar dari krisis politik di Myanmar.
“Saya telah mendiskusikan hal itu dengan menteri luar negeri ASEAN baru-baru ini dan kami jelas mendapat kesempatan dengan para tamu G7 di sini dari Korea, India, Australia. Tetapi, juga janji dari Brunei, ketua ASEAN saat ini, untuk membahas, bagaimana kita bergeser dan untuk mendapatkan perubahan menjadi lebih baik di Myanmar. Serta, akan menjaga semua upaya itu di sisi sanksi tetapi juga di bidang diplomasi,” papar Raab.
Sikap AS terhadap Konflik Myanmar
Pada kesempatan yang sama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berpendapat, selain penting untuk mengimplementasikan lima poin konsensus dalam KTT 24 April lalu di Jakarta, ASEAN juga didorong untuk segera menunjuk utusan khusus dan berkunjung ke Myanmar.
“Kami mengharapkan ASEAN untuk bergerak maju dengan rencana itu (lima poin kesepakatan-red), termasuk menunjuk utusan dari Myanmar dan membawanya ke Myanmar untuk dapat melibatkan semua pihak,” ungkap Blinken.
Amerika Serikat disebut juga mendesak agar dibebaskannya para tahanan oleh junta militer.
“Tapi, penting untuk menghentikan kekerasan, terlepas dari apa pun, bahwa kekerasan berhenti sehingga tahanan dibebaskan dan Myanmar kembali ke jalur demokrasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, krisis politik di Myanmar diawali dengan penangkapan pemimpin Partai Nasional untuk Liga Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi beserta para petinggi lainnya pada 1 Februari 2021 lalu.
Sejak itu pergerakan rakyat pendukung NLD turun ke jalanan, menuntut dibebaskannya Aung San Suu Kyi dan petinggi lainnya.
Dilansir AFP, korban tewas akibat kekerasan militer selama unjuk rasa terjadi mencapai 700 orang hingga Minggu.
Perkuat KTT ASEAN Sikapi Myanmar
Sementara, KTT ASEAN yang berlangsung di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Sabtu 24 April 2021, telah menghasilkan lima poin konsensus.
Antara lain, mendesak kepada pemimpin junta militer Myanmar agar mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil, diadakan dialog konstruktif antara pihak berkepentingan, dibentuknya utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan menerima kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
KTT turut dihadiri oleh pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.