143 Guru Sekolah Rakyat Tak Penuhi Panggilan, Posisi Langsung Diganti
Sebanyak 143 guru Sekolah Rakyat yang telah lolos seleksi tidak memenuhi panggilan tugas. Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa seluruh posisi yang kosong telah terisi dengan cepat dan sesuai prosedur, sehingga proses pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak terganggu.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis 31 Juli 2025, Gus Ipul menjelaskan, "143 dari 1.469 guru yang dinyatakan diterima (9,7 persen), tidak memenuhi panggilan dan menyatakan mundur melalui aplikasi CASN BKN. Jumlah yang sama, 143 guru juga telah diterima sebagai pengganti yang mundur."
Gus Ipul menekankan bahwa istilah "tidak memenuhi panggilan" lebih tepat daripada "mengundurkan diri", karena para guru tersebut sebenarnya telah lolos seleksi namun tidak hadir saat penempatan tugas.
Sebagian guru telah diterima pada formasi guru di daerah lain, yang sebelumnya merupakan peserta dari formasi guru di daerah yang belum memiliki penempatan tetap.
Penempatan Jauh dari Domisili: Faktor penempatan tugas yang jauh dari domisili asal juga menjadi alasan. "Bisa jadi mereka ditempatkan jauh dari domisilinya karena mekanisme optimalisasi penempatan oleh BKN," jelas Gus Ipul. Ini terjadi jika formasi guru mata pelajaran tertentu di suatu daerah kosong, maka akan diambilkan dari calon guru pada mata pelajaran yang sama dari daerah terdekat.
Meskipun demikian, Gus Ipul tetap menghargai keputusan para guru yang tidak memenuhi panggilan tersebut. "Kami tetap menghormati dan menghargai mereka yang tidak memenuhi panggilan atau mengajar di tempat lain. Sementara hal lain kami serahkan sepenuhnya ke BKN," ujarnya.
Sebagian besar guru yang tidak memenuhi panggilan berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum beroperasi. Hal ini memastikan bahwa ketidakhadiran mereka tidak memengaruhi pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), matrikulasi, maupun kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat yang sudah berjalan.
"Jadi dapat dipastikan (guru yang mundur) tidak mengganggu proses MPLS, matrikulasi dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyampaikan rencana bahwa Presiden Prabowo akan memberikan pembekalan langsung kepada para guru dan kepala Sekolah Rakyat pada bulan Agustus, setelah peringatan HUT RI.
"Kemarin pada saat rapat terbatas sudah kami sampaikan keinginan kami untuk mengundang Bapak Presiden (untuk) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala sekolah dan seluruh guru-guru sekolah rakyat, Insya Allah nanti kalau sudah siap kami akan sampaikan," kata Gus Ipul.
Sebagai informasi, sebanyak 37 titik baru Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Agustus 2025, menambah 63 titik yang sudah berjalan sebelumnya. Selanjutnya, 59 titik lainnya ditargetkan beroperasi pada September, sehingga total 159 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 dan mampu menampung sekitar 15.370 siswa.